KORAN INDOPOSCO – Wacana menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang digaungkan oleh sejumlah pimpinan partai politik (Parpol) banyak menuai kritik. Sebab penundaan itu dinilai merugikan masyarakat dan merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi.
Profesor Hukum Hata Negara Universitas Islam Indonesia-UII Prof Dr Ni’matul Huda menyatakan, penundaan pemilu tentu terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal tersebut tidak ada dasar konstitusionalnya dalam Undang Undang Dasar 1945. (*)
