INDOPOSCO.ID – Duta Besar (Dubes) Arrmanatha Nasir menekankan urgensi UNESCO untuk turut serta menjadi bagian dari solusi dunia dalam menjawab tantangan multi-dimensional, khususnya sektor-sektor yang menjadi mandat kerja UNESCO.
Terdapat lima kunci yang disampaikan delegasi Indonesia untuk menjaga relevansi UNESCO khususnya terhadap kebijakan pendidikan di tanah air. Hal tersebut disampaikan Dubes Nasir pada Sesi Debat Dewan Eksekutif UNESCO ke-212 di Paris, 11 Oktober 2021 lalu.
“Rancangan Strategi Jangka Menengah UNESCO perlu diimplementasikan secara konkret agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari UNESCO. Relevansi UNESCO perlu dijaga di tengah meningkatnya tantangan global akibat pandemi Covid-19,” demikian pernyataan inti National Statement Indonesia yang disampaikan oleh Dubes Arrmanatha Nasir, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO.
Untuk itu, Indonesia memberikan lima masukan kepada UNESCO. Pertama, UNESCO perlu mengintensifkan kolaborasi lintas sektoral. Kedua, penggunaan sumber daya UNESCO secara efisien. Ketiga, berfokus pada prioritas dan keunggulan komparatif UNESCO. Keempat, berorientasi pada hasil kerja yang berdampak panjang di tingkat Nasional. Kelima, melakukan pendekatan yang lebih terkoordinasi kepada para pemangku kepentingan nasional.
Lebih lanjut, Indonesia meminta UNESCO untuk memprioritaskan pemulihan pendidikan global, yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. “Pendidikan yang berkulitas dan inklusif, disertai kebijakan pendidikan yang bersifat responsif dan fleksibel terhadap kebutuhan pelajar dan tenaga pendidik, merupakan kunci solusi,” ujar Dubes Nasir.
Pada kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan perkembangan dunia pendidikan di tanah air, yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menjalankan program Guru Belajar dan Guru Berbagi, Sekolah Penggerak, dan Guru Penggerak. “Ketiga program ini, utamanya untuk meningkatkan kapasitas guru, yang sangat vital perannya dalam pemulihan dan transformasi pendidikan selama pandemi,” ungkap Nasir.
Indonesia juga mengapresiasi kepemimpinan UNESCO dalam mereformasi mekanisme kerja sama pendidikan global, dan meminta UNESCO untuk menaruh perhatian pada urgensi kesenjangan teknologi intra dan antarnegara. Hal ini antara lain dapat dijembatani melalui peningkatan kapasitas literasi digital, dan peningkatan kolaborasi sektor sains, serta teknologi, dan inovasi.
Selain itu, penyusunan standard-setting untuk Etika Artificial Intelligence dan Open Science yang diinisiasi UNESCO, diharapkan dapat sejalan dengan proses multilateral lainnya. “Hal terpenting adalah, bagaimana implementasi dari kedua instrumen dapat membantu negara-negara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, digital, pembangunan, dan gender,” ucap Dubes Nasir.
Sebelum mengakhiri, Dubes Nasir menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk berkolaborasi dengan semua Negara Anggota UNESCO dalam upaya menuju pemulihan pasca pandemi Covid-19.
“Selain peran penting guru, dalam penanganan dan pemulihan dari Covid-19, peran UNESCO bagi pengiat kebudayaan, ilmuwan, serta profesional dalam informasi dan komunikasi juga menjadi bahasan yang mendalam. Hal-hal ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan berbagai kementrian/lembaga di Indonesia,” imbuh Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Ismunandar di akhir pernyataannya. (adv)
