INDOPOSCO.ID – Kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih menimbulkan pro kontra. Terlebih keputusan itu berdampak pada sektor usaha kecil.
Atas kondisi itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah untuk melonggarkan PPKM di daerah yang masih rendah penularan Covid-19. Namun dengan catatan tetap memperketat protokol kesehatan (Prokes).
“Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak ‘gebyah uyah’. Misalnya ada salah satu daerah di satu kabupaten yang betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan,” kata Ketua Umum MUI KH. Miftachul Ahyar saat dialog virtual, Rabu (28/7/2021).
Menurutnya, pelonggaran PPKM di wilayah yang berzona hijau bisa jadi salah satu solusi dalam memberikan rasa nyaman dan meminimalisir gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
“Masih banyak yang terjadi di masyarakat merasa beribadah dibatasi, padahal mereka merasa berada di zona hijau dan mereka siap melaksanakan protokol kesehatan. Yang dilarang itu kan kerumunan, nah definisi atau batasan kerumunan ini seperti apa? Ini juga perlu ada penjelasan,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, pemerintah sudah bekerja sekuat tenaga menekan perkembangan Covid 19. Namun dalam pelaksanaannya, butuh kritik dan masukan dari berbagai pihak agar kebijakannya sempurna.
“Pemerintah sudah menjelas program-program di media massa, sekarang nunggu kritik yang disertai saran, apa yang kurang dari pemerintah selama ini dalam menangani covid 19,” paparnya.
Ia menerangkan, semua masukan dan usulan dari berbagai pihak termasuk dari MUI, akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan serta langkah-langkah straregis dalam menangani Covid-19 ke depan.
“Tadi ada usulan PPKM supaya dilonggarkan, tadi ada mengeluh wali santri sekarang ini sudah menjerit. Gus Kholil td juga mengusulkan yang diketatkan prokesnya saja. Oke nanti kita evaluasi sebagai masukan,” terangnya. (son)
