INDOPOSCO.ID – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus telah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna, Kamis (15/7/2021).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dari undang undang itu bukan memperpanjang UU Otsus, karena tidak perlu diperpanjang.
Revisi hanya menyangkut dana Otsus yang semula harus berakhir bulan November tahun 2021 diperpanjang lagi. Sehingga tahun 2022 masih ada.
Tentu pengesahan perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua itu untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
“Dana Otsus itu sekarang akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).
Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi itu memastikan, pemerintah bakal mendampingi pengelolaan dana Otsus Papua. Hal itu dilakukan menghindari pengelolaan tanpa pertanggungjawaban.
“Tidak lagi akan dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas, tetapi akan didampingi pusat. Dananya dinaikkan dari 2 persen menjadi dua seperempat persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional,” tutur Mahfud.
Mahfud menjelaskan, terkait perkembangan pembangunan Papua juga sudah dipaparkan kepada duta besar Indonesia di berbagai negara dan kawasan.
“Alhamdulillah, dari Dubes-dubes luar negeri, semua mengkonfirmasi, di luar negeri itu sekarang sudah tidak ada lagi isu Papua merdeka,” ujarnya.
“Vanuatu masih menyuarakan itu, tapi sekarang pendekatannya bukan lagi Papua merdeka. Pendekatannya bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM,” tambah Mahfud.
Soal kasus HAM, Mahfud menjelaskan saat ini sudah dikerjakan bersama Komnas HAM, bersama Menkumham dan Jaksa Agung. “Kita sedang menyelesaikan, menata persoalan perlindungan HAM yang selalu diisukan, oleh sekelompok kecil,” tandasnya. (dan)
