INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, pendekatan edukasi harus diambil pemerintah dalam percepatan program vaksinasi. Bukan malah melakukan pendekatan hukum kepada masyarakat.
“Masyarakat kita sedang susah karena terdampak Covid-19, harus ada edukasi bukan malah pendekatan hukum,” tegas Abdul Fikri Faqih melalui gawai, Selasa (13/7/2021).
Ia mencontohkan negara Amerika Serikat (AS) yang terpecah dua kelompok provaksinasi dan antivaksinasi. Kini AS berhasil melakukan vasinasi terhadap kurang lebih 90 persen penduduknya.
“Para akademisi di sana aktif dan dilibatkan pada edukasi kepada kelompok provaksinasi dan antivaksinasi. Dan terbukti mereka sekarang menempati peringkat 12 kasus Covid-19 di dunia. Malah kita sekarang peringkat 1 dunia kasus Covid-19,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengimbau pada kasus dr.Lois Owien sebaiknya pemerintah melakukan pendekatan secara ilmiah dan tertutup. Bukan malah melakukan pendekatan secara hukum.
“Panggila saja diam-diam, enggak usah ramai dan adili secara keilmuan bukan secara hukum,” ungkapnya.
“Ini sama kasus Prof Chairul Anwar Nidom dari Unair yang menyebut virus Covid-19 memiliki struktur peningkatan yang bergantung pada antibodi atau antibody-dependent enhancement (ADE). Jadi virus akan mengganas setelah divaksinasi. Ini enggak apa-apa, hadirkan dia ajak diskusi. Ini kan berbasis riset. Dan sekarang ini saatnya kita berpacu secara ilmiah,” imbuhnya.
Ia melihat penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah hanya melakukan pendekatan secara politik, ekonomi dan sosial. Yang justru, menurut dia, pendekatan tersebut hanya membuat masyarakat menderita.
“Kasihan rakyat kita. Kalau ada 2 pendapat, cari jalan tengahnya. Jangan-jangan solusi vaksin Covid-19 malah nanti dari Indonesia. Orang Indonesia itu jago-jago, kita bisa ciptakan GeNose, ventilator anak bangsa dan vaksin nusantara,” terangnya.
Ia berharap seluruh kementerian/ lembaga harus bekerja serius dari sektor masing-masing secara bersama-sama. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan melakukan kajian. Sebab, secara edukasi, pemerintah telah gagal.
“Masyarakat kita terpolarisasi (terbelah) karena faktor agama dan sebagainya. Pendekatan kita seharusnya dengan riset, bukan pendekatan kebijakan publik dan politik,” imbuhnya. (nas)
