INDOPOSCO.ID – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan prosedur PPKM Darurat bisa saja diperpanjang apabila kondisi penyebaran Covid-19 belum teratasi.
“Pemerintah akan terus melihat efek penerapan prosedur di lapangan. Apabila keadaan belum cukup terkendali, maka perpanjangan prosedur (PPKM Darurat) maupun penerapan prosedur lain, bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan,” ujar Wiku disaat menanggapi pertanyaan Mengenai kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang saat menyampaikan keterangan pers yang dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa.
Wiku menjelaskan penanganan luar biasa akan terus dilakukan pemerintah demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia serta dalam upaya mengakhiri pandemi.
Pemerintah, ujarnya, juga terus melakukan evaluasi kebijakan dalam merespons berbagai situasi dan keadaan yang berubah secara dinamis, salah satunya memperluas area cakupan PPKM Darurat dan PPKM ketat di luar Pulau Jawa dan Bali.
“Pemerintah terus melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan data epidemologi yang ada, termasuk memperluas cakupan penerapan PPKM Darurat ke luar Jawa dan Bali sesuai Instruksi Mendagri Nomor 20 Tahun 2021,” ujarnya.
Adapun perluasan cakupan PPKM Darurat luar Jawa dan Bali, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat.
“Untuk menetapkan pemberlakuan instruksi Mendagri Nomor 19 dan 20 Tahun 2021 berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, maka diminta kepada kepala daerah untuk segera menindaklanjutinya dengan jajaran forkompinda dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar dia.
Kendati begitu, ujar Wiku, pemerintah belum akan memutuskan apakah akan memperpanjang maupun menyudahi kebijakan PPKM Darurat.
“Untuk perpanjangan maupun tidak mohon menunggu info lanjutannya,” ujar dia.
Wiku juga mengingatkan agar pemda berkomitmen dalam melaksanakan Inmendagri 19 dan 20 Tahun 2021. Pemda juga harus menindak tegas para pelaku yang diketahui melanggar ketentuan kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah sebagai panduan.
“Kesiapsiagaan dan antisipasi dari pemerintah daerah menjadi kunci penanganan Covid-19 yang cepat dan tepat, sehingga kematian dapat dihindari sedini mungkin,” ujar dia. (mg2)
