INDOPOSCO.ID – Komisi IX DPR RI telah melakukan pertemuan dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait pemulangan 7.300 pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
“Kita sudah minta Kepala BP2MI melakukan koordinasi semua stakeholder. Kalau sampai sekarang PMI di Malaysia belum dipulangkan, berarti koordinasinya tidak jalan,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar Darul Sika melalui gawai, Minggu (13/6/2021).
Menurut dia, pemulangan PMI tersebut masalah serius. Oleh karena itu harus dibicarakan dalam rapat kabinet.
“Ini menyangkut nama baik negara. Apalagi pemerintah Malaysia dan masyarakat di sana menganggap hina PMI yang ditahan,” ucapnya.
Kondisi tersebut, dikatakan dia, pemerintah jangan lagi berhitung anggaran untuk biaya pemulangan PMI. Sebab mereka warga negara yang harus dilindungi oleh negara.
“Pemerintah tidak boleh beralasan keuangan, ini masalah serius. Jadi ini tergantung goodwill. Kan ini uang-uang kita. Mau digunakan untuk apa saja. at all cost (bagaimanapun caranya) harus dicarikan uangnya,” katanya.
Ia menegaskan, status PMI ilegal di Malaysia tidak harus kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan negara. Dan mereka juga tidak kehilangan kewarganegaraannya.
“Sekali lagi kalau ini sampai sekarang masih dipermasalahkan, berarti koordinasi tidak jalan. Ini sudah kita bicaran 2 minggu lalu di Komisi IX DPR RI,” tegasnya.
“Dan bagi kami di DPR, untuk melindungi warga negara tidak boleh beralasan tidak ada anggaran,” imbuhnya.
Darul mengatakan, pemerintah harus terus melakukan diplomasi secara intensif dengan Malaysia. Dengan melibatkan menteri luar negeri dan duta besar Indonesia untuk Malaysia.
“Apa sih yang enggak bisa dibicarakan. Harus ada lobi diplomasi yang kuat lagi,” ujarnya. (nas)
