INDOPOSCO.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Banten menyayangkan opini negatif terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim yang terkesan sengaja digulirkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak citra.
Koordinator Daerah (Korda) BEM SI Banten Ibnu Mas’ud mengatakan, masyarakat Banten pasti sangat merasa terluka, di mana Gubernur Banten Wahidin Halim yang menunaikan kewajibannya memberikan bantuan kepada pondok pesantren (Ponpes), namun dalam proses pemberian tersebut ada oknum yang melakukan pemotongan angggaran. Kemudian, saat Gubernur melaporkannya malah justru muncul tuduhan bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim terlibat dalam kasus kersebut.
“Ini sangatlah tidak mendasar dan saya yakin masyarakat pasti sangat terluka dengan beberapa kasus korupsi yang terjadi di tengah Covid-19 ini. Luka ini harus dibayar dengan ditangkapnya oknum-oknum tersebut,” katanya, Sabtu (5/6/2021).
Menurut Ibnu, spirit antikorupsi dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang cukup kuat, dalam hal ini Gubernur Banten Wahidin Halim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bisa terlihat.
Ibnu mengatakan, bahwa dari tiga pengungkapan kasus korupsi yang belakangan ini ramai diperbincangkan, baik itu kasus dugaan korupsi hibah Ponpes, kasus lahan Samsat Malingping maupun kasus dugaan korupsi pengadaan masker, dilihat dari alur pengungkapannya begitu mengalir tidak ada hambatan intervensi apa pun.
“Ini menandakan ada sinergitas yang bagus antara gubernur sebagai kepala daerah dan Kejati Banten sebagai penegak hukum,” katanya.
Menurutnya, sosok pemimpin seperti inilah yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak, agar korupsi di Banten bisa diberantas sampai ke akar-akarnya.
“Kita bisa saksikan bersama bagaimana Kejati menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi hibah Ponpes. Itu seperti gayung bersambut, karena sebelumnya gubernur juga menginginkan pengungkapan kasus itu setelah mendapat informasi dari kalangan kiai,” katanya.
Dikatakan Ibnu, seperti pengungkapan kasus korupsi masker KN-95 di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Ada narasi murka dari Gubernur ingin mengupas tuntas kasus tersebut. Itu bukan tanpa dasar, sebab di tengah situasi ‘perang’ melawan pandemi Covid-19 ada oknum yang justru mencari untung untuk memperkaya diri sendiri.
“Langkah yang dilakukan Gubernur Banten dalam menyikapi 20 pegawai Dinkes yang mengundurkan diri itu sudah sangat tepat. Sekecil apa pun indikasi baik perilaku maupun tindak pidana yang mengarah pada korupsi harus dibabat habis,” ujarnua.
Semua pihak, lanjut Ibnu, wajib dukung upaya pemberantasan korupsi ini, walaupun tidak dipungkiri upaya ini akan memancing gerakan perlawanan secara politik atau gerakan lain dari pihak pendukung koruptor.
“Namun, saya yakin masyarakat Banten Sudah sangat cerdas dan dapat menilai mana yang benar fan yang batil,” katanya.
Saat ini sudah tampak perubahan yang signifikan di Banten, terutama dalam hal pengentasan korupsi dan tata kelola keuangan. Hal itu terbukti dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan penghargaan-penghargaan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada Gubernur Banten.
“Kita bicara fakta saja, sejarah mencatat Banten yang dulu dikenal sebagai daerah terkorup, sekarang di era WH- Andika jadi daerah antikorupsi di Indonesia. Dapat penghargaan dari KPK RI serta laporan pertanggungjawaban keuangan mendapatkan WTP 5 kali berturut-turut dari BPK RI,” katanya.
Fakta-fakta ini jangan malah dipelintir menjadi seolah-olah Gubernur Banten-lah yang korupsi. Padahal nyata jelas Gubernur sedang berupaya memberantas oknum-oknum yang berprilaku korup.
“Saya berharap kepada seluruh mahasiswa Banten, bahwa peran kita sebagai kontrol sosial haruslah rasional yang berdasarkan kajian yang matang dan jangan mudah termakan oleh opini-opini yang digulirkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami BEM seluruh Indonesia mengakui Gubernur WH memiliki semangat antikorupsi,” pungkasnya. (dam)
