INDOPOSCO.ID – Hari pertama kerja usai Idulfitri 1442 H, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) langsung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah baik melalui pertemuan daring serta tatap muka di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (17/05/2021).
Dalam amanatnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ATR/BPN bekerja lebih baik terutama terkait Program Strategis Nasional (PSN).
“Dalam kondisi yang fitrah usai menunaikan ibadah puasa selama sebulan, diharapkan ASN Kementerian ATR/BPN dapat bekerja lebih baik. Kita diharapkan konsen dalam memerangi mafia tanah agar memperoleh kepastian hukum hak atas tanah karena tanah menyangkut kepentingan setiap orang. Pemerintah sangat serius dalam hal ini untuk memerangi mafia tanah. Jangan pernah kita menjadi bagian dari mafia tanah, jika ada yang dalam bagian tersebut maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” pesan Menteri ATR/Kepala BPN.
Ia juga berpesan untuk menjadikan Kementerian ATR/BPN ini menjadi instansi yang makin hari makin baik, serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan ATR/BPN yang telah bekerja dengan baik. Presiden telah menghargai kerja keras Kementerian ATR/BPN selama ini, dengan tercapainya target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meskipun di tengah pandemi Covid-19.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan jika seluruh ASN Kementerian ATR/BPN diharapkan menjadi penjaga gawang dalam aspek pertanahan dan tata ruang yang juga harus dijaga dengan baik.
“Terima kasih atas kontribusi dan kerja keras seluruh ASN Kementerian ATR/BPN yang telah terlibat dalam menyelesaikan peraturan turunan UUCK,” ungkapnya.
Rakor Pusat dan Daerah Kementerian ATR/BPN ini dilaksanakan melalui pertemuan daring yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, serta secara tatap muka yang diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat yang tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. (wib)
