INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, hanya segelintir orang di Papua yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi atau gerakan separatis.
“Pemberantasan terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua tetapi terhadap segelintir orang, karena berdasarkan hasil survei, lebih dari 92 persen masyarakat Papua pro terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Mahfud saat konferensi pers, Kamis (29/4/2021).
Mahfud menjelaskan, wilayah Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua.
“Maka Papua termasuk Papua Barat itu adalah bagian dari sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia resolusi majelis umum PBB pada waktu itu tidak ada satu pun negara yang menolaknya. Semuanya mendukung,” ucapnya.
Penanganan persoalan Papua, sambung dia, lebih menitikberatkan pada isu penataan lingkungan hidup dan kesejahteraan. Jadi, bukan isu kemerdekaan. Maka, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2020 untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan di Papua.
“Bukan dengan penyelesaian bersenjata, tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua, tetapi ada tindakan penegakan hukum terhadap terorisme,” katanya. (yah)
